KAJIAN PEMETAAN PENDIDIKAN KEJURUAN 1

Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, telah menggariskan ketentuan minimum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan telah pula digariskan kebijakan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatitif, melainkan juga keseluruah komponen secara kualitatif. Dengan kata lain adalah pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan kejuruan (SMK).

Pendidikan kejuruan merupakan program strategis untuk menye-diakan tenaga kerja tingkat menengah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa program ini kurang menarik perhatian kebanyakan orangtua dan anak-anaknya, terutama dari golongan ekonomi menengah ke atas. Demikian juga siswa yang prestasi akademiknya tinggi cenderung tidak memilih pendidikan kejuruan, melainkan pendidikan umum yang lebih leluasa untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Usaha untuk menarik minat masyarakat termasuk remaja lulusan pendidikan dasar, untuk memasuki sekolah kejuruan memang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha tersebut tidak cukup hanya dengan melakukan promosi dengan misalnya mencetak dan menyebarkan informasi. Tetapi harus terlebih dahulu ditunjukkan hasil yang bermutu dan berdayaguna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengkajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan kemudian menganalisis apakah realitas lapangan mengenai perkembangan pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan pendapat para pakar dalam bidang yang bersangkutan, dengan kebutuhan di lapangan kerja, dan dengan hasil kajian pustaka yang dilakukan. Obyek utama kajian ini adalah sekolah kejuruan yang terutama menyelenggarakan program pendidikan yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan, yaitu program tata busana, tata rias, tata boga, dan jasa pariwisata.

Secara operasional kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah kurikulum pendidikan kejuruan yang dimaksud sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan perkembangan lingkungan ?; 2. Apakah berbagai komponen dalam pelaksanaan sistem pembelajaran, termasuk proses pembelajaran, sarana-prasarana, pengelolaan, dan penilaian, telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan pendidikan ? ; 3. Apakah program pembelajaran telah menghasilkan lulusan yang kompeten untuk memasuki dunia kerja ? ; 4. Apakah program kejuruan yang dikembangkan sudah sesuai dengan pendapat para pakar dalam bidang yang bersangkutan ? ; 5. Seberapa jauh para lulusan sudah disiapkan untuk mandiri ? ; dan 6. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung terselenggaranya program pembelajaran yang bermutu ?

Mengingat banyaknya ragam pendidikan kejuuruan, maka kajian ini dibatasi hanya pada satu kelompok program kejuruan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan. Obyek kajian ini adalah 28 SMK yang ada di 18 provinsi yang dipilih secara sengaja (purposif). Pemilihan sekolah didasarkan pada kriteria: 1) wilayah seluas mungkin dengan memper-timbangkan keter­sediaan biaya; 2) berbagai status sekolah yang ada di ibukota provinsi dan kabupaten/kota; 3) menyelenggarakan program kejuruan kelompok pariwisata yang dimaksudkan, yaitu yang meliputi program kejuruan tata boga, tata busana, tata kecantikan, akomodasi perhotelan, dan jasa pariwisata.

Pengkajian ini menggunakan metode deskriptif analitiik. Yang dideskripsikan adalah kenyataan lapangan sekolah dan lingkungannya. Deskripsi sekolah dan lingkungannya ini dapat juga dipandang sebagai pendekatan kasus jamak (multiple case studies), namun dapat juga termasuk sebagai pengkajian kebijakan sekolah yang bersifat eksplanatoris. Kedua sudut pandang tersebut digunakan dalam garis besarnya dalam pengkajian ini. Sedangkan pisau analiisis dikembangkan dengan menggunakan hasil kajian kebijakan, kajian konseptual dan kajian empirik.

Pada setiap sekolah dikumpulkan data melalui kuesioner, observasi kelas, sekolah dan lingkungan, serta wawancara. Pada tiga provinsi terpilih diselenggarakan diskusi terfokus (focuss group discussion=FGD) yang diikuti oleh beberapa unsur, yaitu: dinas pendidikan, pengawas, komite sekolah, kepala sekolah, ketua jurusan, guru program studi, lulusan, dan mitra industri. Data dari sekolah yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan lima (5) orang pakar dalam bidang yang terkait. Hasil yang diperoleh kemudian dijadikan bahan untuk seminar nasional yang dihadiri oleh representasi dari para responden. Hasil wawancara dengan pakar dan seminar kemudian di analisis dengan menggunakan hasil kajian konseptual dan empirik.

Temuan kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Kurikulum pada sebagian besar SMK yang diteliti pada umumnya kurang lengkap. Dengan tidak lengkapnya dokumen kurikulum tersebut diragukan apakah pengembangannya telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang menuntut tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan yang dinamis dalam lingkungan kerja.
2.

Tiap sekolah telah memperoleh anggaran yang cukup memadai untuk pengembangan kurikulum tetapi tidak terungkap seberapa jauh dilakukan kerjasama antar sekolah. Kurikulum pada beberapa sekolah menunjukkan kesamaan yang besar, padahal kondisi dan lingkungan sekolah berbeda. Dalam seminar yang diselenggarakan juga terungkap bahwa peran dan keterlibatan dunia usaha dan industri dalam pengembangan kurikulum juga belum diwujudkaan secara optimal.
3.

Usaha sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan ternyata tidak hanya melalui “satu pintu”, karena ada beberapa proyek yang memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk mengajukan proposal. Pada beberapa sekolah yang dikunjungi ternyata ada duplikasi dalam pengadaaan sarana pembelajaran. Demikian pula ada satu sekolah yang mendapat alokasi sarana untuk suatu laboratorium produktif tertentu, tetapi belum dapat difungsikan karena tenaga gurunya masih belum siap.
4.

Proses pembelajaran pada umumnya telah memenuhi persyaratan dengan memberikan porsi praktikum yang cukup. Namun praktikum tersebut hanya diberikan dalam mata pelajaran keterampilan produktif. Untuk pelajaran keterampilan intelektual seperti matematik dan sains, tidak terungkap adanya praktikum berupa belajar pemecahan masalah, belajar berbasis proyek dan sebagainya.
5.

Metode penilaian yang otentik dengan menggunakan instrumen berupa rubrik dan portofolio belum terungkap bukti pelaksanaannya. Analisis dokumen SAP atau RPP belum menunjukkan adanya bentuk penilaian tersebut.
6.

Kompetensi lulusan masih berorientasikan pada kebutuhan lapangan kerja masa sekarang atau bahkan masa lalu, dan belum membuka wawasan ke masa mendatang. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang telah memicu globalisasi, baru sekedar diketahui dan dioperasikan, belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar atau untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perkembangan lingkungan kerja. Kemandirian sebagai salah satu kompetensi yang perlu dikuasai, belum tampak usaha pengem-bangannya. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam menghadapi situasi yang senantiasa berubah.

Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan hal-hal berikut :

1.

SMK perlu dikembangkan sebagai organisasi belajar, yaitu dengan mengembangkan diri secara terus menerus sesuai dengan perkem-bangan lingkungan (sosial, budaya dan teknologi), dan berpegangan pada azas organisasi belajar. Program sosialisasi Pendidikan Kejuruan perlu dilakukan lebih gencar dengan cara menampilkan profil lulusan pada berbagai program/jurusan.
2.

Perlunya dibangun kerja sama yang harmonis dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai pihak swasta yang memerlukan tenaga kerja terampil. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengubah sistem pendidikan dari output oriented menjadi job oriented sehingga angkatan kerja yang baru sudah siap masuk ke pasar kerja.
3.

Untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, mandiri atau mampu berwirausaha SMK perlu melakukan usaha-usaha baik dibidang pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, dengan menyertakan DUDI dalam kegiatan sekolah. Pihak DUDI menyarankan agar SMK menambah guru yang sesuai dengan bidangnya dan perlu meningkatkan kompetensi dan wawasan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang keahlian yang diampunya.
4.

Penilaian para pakar dan mitra industri terhadap kompetensi lulusan pendidikan kejuruan belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Esensi dari lulusan SMK adalah tenaga kerja siap pakai pada level menengah, namun lulusan SMK secara umum belum mampu untuk itu, karena Lulusan SMK yang bekerja di industri masih harus dididik dan dilatih kembali sehingga memerlukan biaya tambahan. Beberapa pengusaha yang merekrut lulusan SMK dan SMU, menyatakan bahwa lulusan SMU jika dilatih juga akan memiliki keterampilan yang tidak jauh berbeda dengan lulusan SMK.
5.

Sarana dan prasarana perlu dilengkapi untuk semua jurusan, termasuk pengadaan wahana pelatihan berbasis produksi (teaching factory) juga sudah diterapkan dalam kegiatan di setiap unit produksi. Untuk itu perlu ditentukan kebijakan satu pintu, sehingga tidak terjadi duplikasi dan/atau perhatian yang terfokus pada jurusan tertentu saja
6.

Program kejuruan harus dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan, karakteristik peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar lulusan dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan kerja yang berkembang pesat, program pendidikan kejuruan perlu dikembangkan dengan basis pengetahuan dan teknologi yang luas. Program yang terlalu menjurus atau sempit, kurang sesuai lagi dengan tuntutan dunia kerja. Idealnya program dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan semata, tetapi juga berorientasi pada proses yang mengembangkan kemampuan berpikir logis, etis, dan estetis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan dan tuntutan dunia kerja.
7.

Rencana penambahan jumlah SMK sehingga prosentasenya lebih banyal dari SMU perlu dipertimbankan kembali. Perlu ditingkatkan lebih dahulu mutu pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi seluruh ketentuan standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu tersebut diharapkan dapat meningkatkan dayatarik pendidikan kejuruan, dan meningkatnya daya tarik tersebut baru dilayani dengan pengembangan satuan pendidikan.

1 Kajian dilaksanakan oleh Tim Kajian Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan, dengan Ketua/ Penanggung Jawab Harina Yuhetty dan Wakil Ketua/Koordinator Yusufhadi Miarso

Share This

Viewed 220 times by 78 viewers

* Share
Delicious Digg Design Float Mixx Reddit StumbleUpon Technorati
* Print This Post

Tags: kompetensi SMK, pemetaan, pemetaan pendidikan kejuruan, PENDIDIKAN, SMK

Komentar ditutup.